PDIP Akui Tarik Ulur Jokowi, Megawati, dan JK soal Kabinet, Relawan Bimbang
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Arief Budimanta mengakui tarik ulur rencana pembentukan kabinet Joko Widodo (Jokowi) - Jusuf Kalla (JK) membuat banyak masyarakat bertanya-tanya.
Meski begitu, Arief meminta masyarakat percaya terhadap apa pun yang nantinya diputuskan oleh mantan gubernur DKI Jakarta tersebut.
Menurut Arief, dalam melakukan proses rekrutmen menteri-menteri sudah sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh konstitusi. Jokowi selaku Presiden RI memiliki hak prerogatif untuk memilih pembantu-pembantunya di pemerintahan mendatang.
"Saya meyakini apa yang akan dipilihkan oleh Presiden itu adalah yang terbaik untuk dipersembahkan bagi bangsa untuk lima tahun ke depan," kata Arief dalam acara diskusi Populi Center, di Kawasan Kebayoran, Jakarta Selatan, Sabtu (25/10/2014).
Direktur Megawati Institute itu mengatakan, belum rampungnya susunan kabinet Jokowi-JK ini diperkirakan karena adanya tarik ulur antara Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla serta Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. "Hal itu merupakan sebuah diskusi untuk mencari menteri yang terbaik," ucapnya.
"Jadi, setiap proses yang terkait dengan pemilihan pembantunya, Presiden itu kan memang membutuhkan waktu, diskusi panjang agar yang terpilih memang kemudian adalah yang terbaik," kata dia.
Dia menambahkan, pembantu presiden nanti diharapkan mampu memahami apa yang menjadi visi misi dari Presiden Jokowi ke depan. Selain itu, para menteri dituntut memahami ideologi, serta mampu memahami prinsip-prinsip dan menjalankan prinsip Trisakti.
Relawan Bimbang
Apakah tidak ada orang baik dan jujur di negeri ini? Pertanyaan tersebut meluncur deras dari Gatot Ario Bimo, sekretaris jenderal People Power Front for Democracy (PPFD).
Gatot heran mengapa Jokowi butuh waktu berhari-hari usai dilantik untuk membentuk kabinetnya.
"Saya heran kenapa Jokowi nggak bisa pilih atau cari orang. Dari 43 orang yang diajukan ke KPK, delapan kena 'kartu merah'," ujar Gatot dalam rilisnya, Jakarta, Sabtu (25/10/2014).
Menurut Gatot hal ini menandakan posisi tawar Presiden Jokowi yang lemah terhadap partai pendukungnya. Buktinya, kata dia, delapan orang yang diberi label merah oleh KPK masih saja menjadi nominator menteri.
"Kalau Jokowi itu petarung, menteri-menterinya juga harus petarung. Kalau menteri bermasalah, otomatis kabinet Jokowi cuma akan jadi bulan-bulanan saja. Nggak bisa kerja sebab sibuk direcoki dengan masalah menteri-menterinya," tegas relawan Jokowi itu.
Kondisi ini, lanjut Gatot, mulai membuat relawan resah dan khawatir Jokowi tidak lagi mendengarkan suara pendukungnya. Ekspektasi rakyat terhadap Jokowi diakui Gatot sangat tinggi.
Oleh karena itu, jika pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla tidak bisa membawa perubahan, itu artinya sama saja dengan pemerintahan sebelumnya.
"Jokowi selalu menggampangkan masalah termasuk soal menteri. Jokowi hanya mendengar rumah transisi, tidak pernah mendengar rakyat. Jokowi menyepelekan aspirasi rakyat dan relawan pendukungnya," tukas Gatot.
