Masih "Panas", Jokowi Belum Mau Silaturahim dengan Prabowo
Masih "Panas", Jokowi Belum Mau Silaturahim dengan Prabowo
Koran Gratis - Presiden terpilih periode 2014-2019 Joko Widodo (Jokowi) belum mau bersilaturahim dengan calon presiden Prabowo Subianto menyambut hari raya Idul Fitri 1435 H. Jokowi menganggap suasana masih "panas".
"Belumlah, nanti itu. Sekarang masih 'panas'," ujar Jokowi di rumah dinas Gubernur, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (29/7/2014) siang.
Jokowi menampik bahwa dirinya disebut tidak memiliki niat untuk bersilaturahim. Jokowi merasa momentumnya belum tepat saja.
Yang terpenting, kata Jokowi, pendukung kedua kubu tidak ikut-ikutan larut dalam suasana tersebut. Joko meminta seluruh rakyat Indonesia bersabar menunggu momen rekonsiliasi sambil saling merekatkan kembali hubungan antar-rakyat.
"Pendukung sudah rukun. Pendukung harus rukun," ucap Jokowi.
Sebelumnya, kubu Prabowo-Hatta Rajasa menggugat penetapan presiden dan wakil presiden terpilih Jokowi-Jusuf Kalla. Mereka menganggap keputusan KPU tidak sah dengan alasan terjadi kecurangan.
Mereka juga mewacanakan membentuk panitia khusus pilpres di Dewan Perwakilan Rakyat.
Koran Gratis - Presiden terpilih periode 2014-2019 Joko Widodo (Jokowi) belum mau bersilaturahim dengan calon presiden Prabowo Subianto menyambut hari raya Idul Fitri 1435 H. Jokowi menganggap suasana masih "panas".
"Belumlah, nanti itu. Sekarang masih 'panas'," ujar Jokowi di rumah dinas Gubernur, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (29/7/2014) siang.
Jokowi menampik bahwa dirinya disebut tidak memiliki niat untuk bersilaturahim. Jokowi merasa momentumnya belum tepat saja.
Yang terpenting, kata Jokowi, pendukung kedua kubu tidak ikut-ikutan larut dalam suasana tersebut. Joko meminta seluruh rakyat Indonesia bersabar menunggu momen rekonsiliasi sambil saling merekatkan kembali hubungan antar-rakyat.
"Pendukung sudah rukun. Pendukung harus rukun," ucap Jokowi.
Sebelumnya, kubu Prabowo-Hatta Rajasa menggugat penetapan presiden dan wakil presiden terpilih Jokowi-Jusuf Kalla. Mereka menganggap keputusan KPU tidak sah dengan alasan terjadi kecurangan.
Mereka juga mewacanakan membentuk panitia khusus pilpres di Dewan Perwakilan Rakyat.
